[postingan number=3 tag= ‘gereja-katolik’]

1. Sejarah singkat

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Gereja-Gereja Kristen yang umumnya didirikan oleh Gereja atau Badan Sending (Zendingsconsulaat) Belanda menghadapi situasi dan tantangan baru.^[1] Untuk menghadapi situasi baru tersebut, para pemimpin Gereja Kristen mengadakan konferensi misi di Jakarta (Batavia), pada tanggal 10-20 Agustus 1946 yang diselenggarakan oleh Zendingsconsulaat, sebuah badan Gereja-Gereja Protestan.^[2] Konferensi ini membahas dua hal. Pertama, tempat dan tugas misi dari para misionaris dalam negara Indonesia Merdeka. Kedua,  rencana untuk mendirikan suatu badan ekumene di antara Gereja-Gereja. Beberapa kesimpulan konferensi ini:^[3]

• Ekumene di antara gereja-gereja di Indonesia sebelum PD II harus dilanjutkan dan diperluas.
• Tujuan kerja sama ekumene ini adalah pembentukan suatu gereja yang esa di Indonesia.
• Dewan gereja-gereja di Indonesia dimaksudkan sebagai badan kerja sama gereja-gereja di Indonesia dan gereja-gereja luar negeri yang mengirim zendingnya ke Indonesia.
• Karena situasi politik mempersulit pertemuan dewan gereja-gereja di Indonesia dan badan pekabaran Injil Nasional, maka dianjurkan agar gereja dan bakal gereja-gereja di wilayah tertentu membentuk dewan regional untuk melakukan dan mendukung tugas bersama.

Setelah konferensi ini, pada bulan Maret 1947, 54 utusan dari 16 Gereja Protestan mengadakan pertemuan di Malino, dekat Makassar dan membentuk Madjelis Kristen.^[4] Tugas Majelis ini adalah merintis jalan agar Gereja Kristen Esa di Indonesia bisa terbentuk. Salah satu keputusan penting pertemuan ini adalah terbentuknya Sekolah Tinggi Theologia Indonesia Timur di Makassar.

Selanjutnya, pada bulan November tahun 1949, diadakan konferensi persiapan dalam rangka  pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia.^[5] Dalam konferensi ini hadir pula beberapa utusan yang hadir pada Konferensi di Amsterdam, di mana Dewan Gereja-Gereja Sedunia didirikan satu tahun sebelumnya (23 Agustus 1948). Para utusan ini memberikan beberapa ide dan anjuran yang berharga untuk membantu proses pembentukan suatu dewan serupa di Indonesia. Konferensi persiapan ini menegaskan bahwa gerakan ekumene itu lahir bukan karena dimotivasi oleh nasionalisme, tetapi karena kesadaran akan kesatuan kristiani sebagai Tubuh Kristus.^[6]

Tujuan utama konferensi ini  adalah membentuk Gereja Kristen yang Esa di Indonesia.^[7] Para anggota konferensi sadar bahwa gerakan ekumene itu tidak boleh terbatas pada Gereja-Gereja Protestan, tetapi juga merangkul Gereja-Gereja lain, termasuk Gereja Katolik Roma yang pada saat itu dengan tegas menolak gerakan ekumene.^[8] Tujuan gerakan ini adalah terciptanya kesatuan dan kerja sama dalam  mewartakan Injil di tengah dunia. Gereja Katolik tidak bergabung karena menganggap diri sebagai satu-satunya Gereja Yesus Kristus.[9] Karena Gereja Yesus Kristus hakekatnya satu, maka mereka yang bukan Katolik  dipandang sebagai anggota yang meninggalkan Gereja yang benar. Mereka harus bertobat dan kembali ke pangkuan Gereja Yesus Kristus yang satu dan benar yakni Gereja Katolik.[10]

Setelah konferensi ini, pada tanggal 23-28 Mei 1950 diadakan lagi konferensi di Kampus Sekolah Tinggi Theologia di Jakarta.^[11] Konferensi ini berhasil membentuk Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI). Yang menjadi anggota DGI adalah Gereja-Gereja Indonesia. Pada waktu itu, gereja-gereja yang bergabung berjumlah 27 gereja.^[12]Dengan demikian, Zendingsconsulaat akan dibubarkan dan tugasnya dalam hubungan dengan pemerintah diambil alih oleh DGI. Tujuan dari DGI adalah pembentukan Gereja Kristen di Indonesia. Akhirnya, para utusan dari 27 Gereja menyatakan pembentukan DGI dengan membuat pernyataan berikut ini:

“Kami anggota-anggota Konferensi Pembentoekan Dewan Geredja-geredja di Indonesia, mengoemoemkan dengan ini, bahwa sekarang Dewan Geredja-geredja di Indonesia telah diperdirikan, sebagai tempat permoesjawaratan dan oesaha bersama dari Geredja-geredja di Indonesia, seperti termaktoeb dalam Anggaran Dasar Dewan Geredja-geredja di Indonesia, jang soedah ditetapkan oleh Sidang pada 25 Mei 1950. Kami pertjaja, bahwa Dewan Geredja-Geredja di Indonesia adalah karoenia Allah bagi kami di Indonesia sebagai soeatoe tanda keesaan Kristen jang benar menoedjoe pada pembentoekan satoe Geredja di Indonesia menoeroet amanat Jesoes Kristoes, Toehan dan Kepala Geredja, kepada oematNja, oentoek kemoeliaan nama Toehan dalam doenia ini.”^[13]

Kemudian, pada waktu itu dibentuk pula ‘Majelis Pekerja Harian’ dan yang menjadi ketua DGI umum DGI pertama adalah Todung Sutan Gunung Mulia.^[14] Pada  saat konferensi tahun 1953 dijelaskan secara terinci  mengenai tujuan membangun Gereja Kristen yang Esa itu. Yang dimaksudkan adalah membentuk satu Gereja Kristus di Indonesia yang memiliki satu pengakuan iman  dan satu basis aturan Gereja.^[15] Akan tetapi, diskusi mengenai satu pengakuan iman dan satu basis aturan Gereja tidak mudah sebab gereja-gereja tidak sepakat dalam menginterpretasi Kitab Suci dan warisan apostolis Gereja.

Pada tahun 1960-an, muncul gagasan bahwa kesatuan itu harus dilaksanakan pada level lokal, di dalam dan di antara jemaat-jemaat setempat, bukan pada level DGI. Langkah konkret yang ditekankan adalah Gereja anggota DGI tidak akan membuka jemaat baru di tempat yang sudah ada Gereja lain sesama anggota DGI.^[16] Akan tetapi, usaha ini tidak berhasil dengan baik, sebab setiap Gereja berjuang mengumpulkan jemaat sebanyak mungkin.

Pada tahun 1964, DGI berusaha membentuk konsep bersama mengenai liturgi.^[17] Akan tetapi, usaha ini gagal, sebab para pengurus DGI sadar bahwa idealnya yang dimaksudkan dengan kesatuan itu bukan suatu pengakuan iman dan suatu aturan liturgi yang seragam. Tujuan yang hendak dicapai adalah kesatuan dalam perbedaan.^[18]

Kemudian, pada tahun 1967, dalam Sidang Raya keenam di Makassar, komisi untuk promosi kesatuan dari DGI mengemukakan konsep Tata Sinode Oikoumene Gereja-Gereja di Indonesia. Ini merupakan langkah penting menuju Gereja Kristen yang Esa. Hal-hal yang ditetapkan dalam Tata Sinode itu adalah:

Pertama, kebersamaan Gereja-Gereja di Indonesia dalam bentuk dewan hendak ditingkatkan menjadi suatu lembaga gerejani dalam bentuk sinode. Kedua, keputusan sidang utama itu bersifat mewajibkan anggota-anggotanya. Ketiga, ajaran dan pengakuannya yang fundamental ialah Sabda Allah, Syahadat Para Rasul dan Pengertian Bersama tentang iman.^[19]

Akan tetapi, konsep ini tidak diterima dalam sidang pleno dan hanya direkomendasikan sebagai dokumen yang akan terus didiskusikan. Pada sidang raya di Pematang Siantar, para utusan Gereja-Gereja berpendapat bahwa belum saatnya membentuk sinode ekumenis itu.^[20] Karena itu, mulai tahun 1971, DGI berjuang menemukan model kesatuan lain yang lebih mudah diterima. Para pemimpin DGI sadar bahwa Gereja-Gereja di Indonesia lebih mengutamakan kesatuan atau kebersamaan dalam tindakan, bukan kesatuan dalam tata aturan, liturgi dan pengakuan iman.^[21] DGI mencari kesatuan lain yakni kesatuan dalam kesaksian dan pelayanan, sambil tetap mengembangkan konsep ‘persatuan dalam perbedaan.’

Pada tahun 1970-an, melalui beberapa seminar, para pengurus DGI menyadari bahwa sesungguhnya kesatuan Gereja atau Gereja yang Esa sudah ada di Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah menyatakan atau mewujudkan kesatuan yang ada menurut inti Gereja yang satu.^[22] Berkaitan dengan hal ini, istilah pembentukan digantikan dengan penampakan atau perwujudan kesatuan Gereja. Selain itu, nama DGI diubah menjadi PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia). Perubahan nama ini diputuskan dalam Sidang Raya X di Ambon tahun 1984. Kata persekutuan adalah istilah Alkitab yang menyentuh segi eksistensial, internal dan spiritual dari kebersamaan umat kristiani.^[23] Dengan demikian, kata persekutuan lebih mengedepankan keterikatan lahir dan batin antara Gereja anggota. Selain perubahan nama tersebut, Sidang Raya di Ambon juga menghasilkan Lima Dokumen Keesaan Gereja yang diterima oleh semua Gereja anggota PGI.

Kelima dokumen tersebut adalah:^[24]

1. Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama
2. Pemahaman Bersama Iman Kristen
3. Piagam saling Mengakui dan saling menerima (di antara Gereja-Gereja Anggota PGI)
4. Tata Dasar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
5. Menuju Kemandirian Teologi, Daya dan Dana

Saat ini PGI memiliki 93 gereja anggota.^[25]Bila dibandingkan dengan jumlah persekutuan gerejani atau denominasi di Indonesia (jumlahnya sekitar 300 denominasi), jumlah gereja yang bergabung dengan PGI  sedikit.^[26] Akan tetapi, jika dipandang dari jumlah umat, Gereja anggota PGI mewakili lebih dari setengah jumlah orang Protestan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena umumnya gereja-gereja besar menjadi anggota PGI. Dalam menjalankan tugasnya, PGI memiliki Majelis Pekerja Harian yang terdiri atas Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris umum, Bendahara, Wakil Bendahara, serta sejumlah anggota.^[27]

2. Konteks Gerakan Ekumene di Indonesia

Menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 2010 yang dimuat dalam Laporan Tahunan Kementerian Agama tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia tahun 2013, umat kristiani di Indonesia hanya berjumlah 9,87 % (Protestan: 6, 96 %; Katolik: 2, 91 %)![28]Walaupun berjumlah kecil, umat kristiani menyebar dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan ini juga menggarisbawahi bahwa keanekaragaman suku, budaya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan adalah ciri khas kekristenan di Indonesia. Selain itu, semakin berkembangnya banyak denominasi Protestan yang menyebar di setiap daerah juga menjadi tantangan ekumenisme di Indonesia. Ada juga denominasi atau persekutuan yang diberi nama berdasarkan suku atau tempat tertentu di mana gereja itu bertumbuh, misalnya Gereja Kristen Sumba (GKS), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB),  Gereja Kristen Kalimantan Barat (GKKB), GKI di Tanah Papua dan Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB).[29] Perbedaan budaya, suku, aturan-aturan jelas menjadi tantangan ketika denominasi-denominasi ini membangun kesatuan dengan umat kristiani lainnya di Indonesia.

Gerakan ekumene di Indonesia  sedang bertumbuh di tengah-tengah keanekaragaman. Ekumenisme  yang sedang bertumbuh  ini lebih merupakan usaha membangun kesatuan dalam tindakan, bukan dalam hal ajaran, aturan atau tata ibadat.[30]Penerjemahan Kitab Suci, aksi sosial bersama, perayaan Natal bersama, dialog ekumenis adalah beberapa kegiatan yang sudah berjalan dengan baik di Indonesia. Kerja sama seperti ini lebih mudah diterima oleh banyak gereja daripada memperjuang kesatuan ajaran atau tata ibadat.[31]Kesatuan dalam ajaran atau peraturan tertentu masih merupakan perjuangan bersama.***

Referensi:
[1] Christian De Jonge, Menuju Keesaan Gereja, Op. Cit., hal. 85.
[2] Ibid.
[3] Bdk. Georg Kirchberger, Op. Cit., hal. 134-135.
[4] Christian De Jonge, Menuju Keesaan Gereja, Op. Cit., hal. 86.
[5] Ibid.
[6] Bdk. Georg Kirchberger, Op. Cit., hal. 137.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid., hal. 59.
[10] Ibid., hal. 60.
[11] Ibid., hal. 138.
[12] Bdk. Jan Sihar Aritonang and Karel Steenbrink (eds.), A History of Christianity in Indonesia, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, hal. 838.
[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Gereja-gereja_di_Indonesia, diakses 2 Januari 2015. Bdk. Jan Sihar Aritonang and Karel Steenbrink (eds.),Op. Cit., hal. 833.
[14] Ibid.
[15] Ibid., hal. 834.
[16] Ibid.
[17] Ibid., hal. 835.
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Ibid., hal. 836.
[21] Ibid.
[22] Christian De Jonge, Menuju Keesaan Gereja, Op. Cit., hal. 141.
[23] Ibid.
[24] Weinata Sairin (ed.), Lima Dokumen Keesaan Gereja, Keputusan Sidang Raya XII PGI, Jayapura, 21-30 Oktober 1994, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996, hal. 124.
[25] http://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Gereja-gereja_di_Indonesia, diakses 19 Januari 2015.
[26] Bdk. Jan Sihar Aritonang and Karel Steenbrink (eds.),Loc. Cit.
[27] Ibid.
[28] Bdk. Laporan Tahunan Kementerian Agama Tahun 2013, dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&puslitbang1.kemenag.go.id%, diakses 9 Februari 2015.
[29] Bdk. http://st291735.sitekno.com/page/36179/daftar-anggota-pgi.html, diakses 5 Februari 2015.
[30] Bdk. Zakaria J. Ngelow, “Sejarah Singkat Gerakan Keesaan Gereja di Indonesia,” dalam Henky C. Wijaya, dkk (eds.), Jalan Menuju Keesaan Gereja, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 51-54.
[31] Ibid.

[postingan number=3 tag= ‘gereja-katolik’]

Keterbukaan Gereja Katolik terhadap gerakan ekumene (ekumenisme) baru secara resmi terjadi saat Konsili Vatikan II.^[1] Keterbukaan itu terlihat ketika  pada saat  Konsili Vatikan II berlangsung, ada beberapa pengamat resmi dari Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD) yang hadir.^[2] Relasi antara DGD dan Gereja Katolik ini mulai kokoh ketika bulan Mei 1965 terbentuk kelompok kerja sama. Hingga saat ini, kerja sama antara DGD dan Gereja Katolik terus dikembangkan dan berjalan dengan baik, walaupun Gereja Katolik belum menjadi anggotanya.^[3] Rupanya Gereja Katolik masih hati-hati dalam kerja sama dengan DGD. Salah satu alasan mengapa Gereja Katolik belum menjadi anggota DGD adalah  Gereja Katolik terlalu besar. Jumlah anggota Gereja Katolik lebih besar dari anggota semua Gereja yang bergabung dalam DGD. Di pihak lain, jumlah utusan dalam DGD selalu ditentukan menurut jumlah anggota yang dimiliki satu Gereja. Dengan demikian, jika Gereja Katolik bergabung, utusannya dalam  DGD banyak.

Penulis memaparkan  pandangan Gereja Katolik tentang ekumenisme menurut beberapa dokumen berikut ini.

1. Ekumenisme dalam Dekret Unitatis Redintegratio

Dekret yang dihasilkan pada Konsili Vatikan II ini merupakan wujud keterbukaan sekaligus keseriusan Gereja Katolik dalam usaha pemulihan kesatuan umat kristiani.^[4] Konsili menegaskan bahwa pemulihan kesatuan antara segenap umat Kristen merupakan salah satu maksud utama Konsili Ekumenis Vatikan II, sebab yang didirikan oleh Kristus adalah Gereja yang satu dan tunggal.^[5]

Berikut ini adalah pengertian ekumenisme menurut Gereja Katolik yang tercantum dalam Unitatis Redintegratio.

“Yang dimaksudkan dengan Gerakan Ekumenis ialah: kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha, yang – menanggapi bermacam-macam kebutuhan Gereja dan berbagai situasi – diadakan dan ditujukan untuk mendukung kesatuan umat kristen; misalnya: semua daya-upaya untuk menghindari kata-kata, penilaian-penilaian serta tindakan-tindakan, yang ditinjau dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah, dan karena itu mempersukar hubungan-hubungan dengan mereka; kemudian, dalam pertemuan-pertemuan umat kristen dari berbagai Gereja atau Jemaat, yang diselenggarakan dalam suasana religius, “dialog antara para pakar yang kaya informasi, yang memberi ruang kepada masing-masing peserta untuk secara lebih mendalam menguraikan ajaran persekutuannya, dan dengan jelas menyajikan corak-cirinya. Sebab melalui dialog itu semua peserta memperoleh pengertian yang lebih cermat tentang ajaran dan perihidup kedua persekutuan, serta penghargaan yang lebih sesuai dengan kenyataan. Begitu pula persekutuan-persekutuan itu menggalang kerja sama yang lebih luas lingkupnya dalam aneka usaha demi kesejahteraan umum menurut tuntutan setiap suara hati kristen; dan bila mungkin mereka bertemu dalam doa sehati sejiwa. Akhirnya, mereka semua mengadakan pemeriksaan batin tentang kesetiaan mereka terhadap kehendak Kristus mengenai Gereja, dan sebagaimana harusnya menjalankan dengan tekun usaha pembaharuan dan reformasi.”[6]

Di dalam dokumen ini  juga ditemukan prinsip-prinsip dan dasar biblis ekumenisme, seperti yang diuraikan berikut ini.

“Ketika Tuhan Yesus telah ditinggikan di salib dan di muliakan, Ia mencurahkan Roh yang di janjikan-Nya. Melalui Roh itulah Ia memanggil dan menghimpun umat Perjanjian Baru, yakni Gereja, dalam kesatuan iman, harapan dan cinta kasih, menurut ajaran Rasul: “Satu Tubuh dan satu Roh, seperti kalian telah dipanggil dalam satu harapan panggilan kalian. Satu Tuhan, satu iman, satu babtis(Ef 4:4-5). Sebab “barang siapa telah dibaptis dalam Kristus, telah menganakan Kristus …. Sebab kalian semua ialah satu dalam Kristus Yesus (Gal 3:27-28). Roh Kudus, yang tinggal dihati umat beriman, dan memenuhi serta membimbing seluruh Gereja, menciptakan persekutuan umat beriman yang mengagumkan itu, dan sedemikian erat menghimpun mereka sekalian dalam Kristus, sehingga menjadi Prinsip kesatuan Gereja. Dialah yang membagi-bagikan aneka rahmat dan pelayanan, serta memperkaya Gereja Yesus Kristus dengan pelbagai anugerah, untuk memperlengkapi para kudus bagi pekerjaan pelayanan, demi pembangunan Tubuh Kristus (Ef 4:12).”[7]

Menurut Martin Harun, dekret ini tetap merupakan sumber ilham bagi umat Katolik dalam usaha membangun kesatuan gereja bersama jemaat kristiani lainnya.^[8] Beberapa teks Kitab Suci yang dikutip di atas menunjukkan bahwa komitmen Gereja Katolik dalam memperjuangkan ekumenisme memiliki landasan biblis yang kokoh. Kesatuan itu adalah kehendak Kristus, sesuai dengan isi Kitab Suci. Dekret ini juga selalu dikutip oleh Gereja Katolik, secara khusus oleh Magisterium ketika membahas tentang ekumenisme zaman ini.

2. Ekumenisme dalam Ensiklik Ut Unum Sint[9]

Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II merefleksikan lagi dekret Unitatis Redintegratio dan menghubungkannya dengan aneka tantangan ekumenisme yang dihadapi Gereja.

“Pada konsili Vatikan II Gereja Katolik secara definitif menyanggupkan diri untuk dengan berani menempuh jalan usaha-usaha ekumenis. Begitulah Konsili mendengarkan Roh Tuhan yang mengajarkan umat menafsirkan dengan seksama “tanda-tanda zaman.”Pengalaman-pengalaman tahun-tahun itu bahkan telah menyadarkan Gereja secara semakin mendalam akan jati dirinya dan misinya sepanjang sejarah. Gereja Katolik mengakui secara jujur kelemahan-kelemahan para anggotanya, menyadari pula bahwa dosa-dosa mereka merupakan sekian banyak pengkhianatan dan hambatan terhadap perwujudan rencana Sang Penyelamat. Karena terus menerus merasa dipanggil untuk diperbarui dalam semangat Injil, Gereja tidak berhenti berulah-tapa. Sekaligus Gereja mengakui dan masih lebih memuji lagi kekuatan Tuhan yang memenuhinya dengan kurnia kekudusan, menuntunnya untuk tetap maju dan menyerupakannya dengan penderitaan serta kebangkitan-Nya.”[10]

Pemulihan kesatuan umat kristiani adalah hal mendesak yang harus diwujudkan pada zaman sekarang. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa pertobatan pribadi dan bersama (jemaat) merupakan kunci ekumenisme.[11] Tidak ada ekumenisme yang sejati tanpa pertobatan batin. Selain itu, doa dan dialog ekumenis memainkan peranan penting dalam usaha memulihkan kesatuan umat kristiani.[12]Ia juga menegaskan bahwa persekutuan semua Gereja khusus (gereja-gereja yang memisahkan diri) dengan Gereja Roma merupakan syarat yang sungguh-sungguh perlu bagi kesatuan penuh yang kelihatan.[13]

3. Ekumenisme dalam Evangelii Nuntiandi[14]

Dalam Imbauan Apostolik ini, Paus Paulus VI menghubungkan evangelisasi dengan perpecahan dalam Gereja, seperti yang dipaparkan berikut ini.

“Kekuatan evangelisasi akan terasa sangat berkurang bila mereka yang mewartakan Injil terbagi-bagi di antara mereka sendiri dalam macam-macam bentuk….Warisan rohani Tuhan menceritakan kepada kita bahwa kesatuan di antara para pengikut-Nya bukan hanya bukti bahwa kita menjadi milik-Nya tetapi juga bukti bahwa Dia diutus oleh Bapa. Hal itu merupakan batu uji kredibilitas orang-orang kristen dan Kristus sendiri. Sebagai penginjil-penginjil, kita harus menyajikan citra Kristus yang setia, bukan gambaran umat yang terbagi-bagi dan terpisah-pisah karena pertengkaran yang tidak membangun, tetapi gambaran umat yang matang dalam iman dan mampu menemukan titik temu di balik ketegangan-ketegangan yang nyata, berkat suatu usaha bersama-sama mencari kebenaran dengan jujur dan tanpa pamrih. Nasib evangelisasi tentu saja terkait dengan kesaksian mengenai persatuan yang diberikan oleh Gereja. Ini merupakan suatu sumber tanggungjawab dan juga hiburan. Pada butir ini kami ingin menekankan tanda persatuan di antara semua orang Kristen sebagai jalan dan alat evangelisasi. Perpecahan di antara orang-orang kristen merupakan suatu kenyataan serius yang menghambat karya Kristus.”[15]

Imbauan ini menggarisbawahi komitmen Gereja Katolik dalam memulihkan kesatuan umat kristiani. Yang ditekankan adalah kesatuan sebagai jalan dan alat evangelisasi. Sebaliknya, perpecahan itu menghambat evangelisasi.

4. Ekumenisme dalam Evangelii Gaudium[16]

Dalam seruan Apostolik ini, Paus Fransiskus menguraikan juga secara singkat tentang komitmen Gereja Katolik terhadap ekumenisme.

“Komitmen pada ekumenisme menanggapi doa Tuhan Yesus “supaya mereka semua menjadi satu” (Yoh. 17:21). Sifat pesan kristiani yang patut dipercayai akan menjadi lebih kuat jika umat kristiani mampu mengatasi perpecahan mereka dan Gereja dapat mewujudkan “ kepenuhan ciri katoliknya sendiri dalam diri putera-puterinya yang, meskipun bersatu dengannya oleh pembaptisan, namun terpisah dari persekutuan penuh dengannya. Kita tidak pernah boleh melupakan bahwa kita adalah para peziarah yang berjalan berdampingan satu sama lain. Hal itu berarti bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang tulus pada teman peziarahan kita, dengan mengesampingkan segera kecurigaan atau ketidakpercayaan, dan mengarahkan pandangan kita pada apa yang kita cari: kedamaian di hadapan Allah yang Esa. Mempercayai orang lain adalah seni, demikian juga kedamaian adalah seni (art. 244).” “Mengingat seriusnya kontra-kesaksian dari perpecahan di antara umat kristiani, terutama di Asia dan Afrika, pencarian jalan menuju kesatuan menjadi sangat mendesak. Para misionaris di kedua benua itu seringkali menyebutkan munculnya kritik, keluhan dan cemooh yang mereka terima akibat skandal perpecahan umat kristiani. Jika kita memusatkan diri pada keyakinan kita bersama, dan jika kita mengingat prinsip hierarki kebenaran, kita akan mampu berjalan cepat menuju ungkapan bersama dalam pewartaan, pelayanan dan kesaksian. Jumlah sangat besar orang yang tidak menerima Injil Yesus Kristus tidak dapat membiarkan kita bersikap acuh tak acuh. Akibatnya, komitmen untuk kesatuan yang membantu mereka menerima Yesus bukan lagi menjadi soal diplomasi belaka atau kepatuhan yang terpaksa, melainkan jalan yang sangat diperlukan bagi evangelisasi. Tanda-tanda perpecahan di antara umat kristiani di negara-negara yang dirusak oleh kekerasan menambah lagi kasus-kasus konflik di pihak mereka yang seharusnya menjadi ragi bagi perdamaian. Betapa banyak hal penting yang mempersatukan kita! Jika kita sungguh percaya akan karya cuma-Cuma yang melimpah dari Roh Kudus, kita bisa belajar sangat banyak  satu sama lain. Ini bukan hanya hanya hal mendapat informasi mengenai orang-orang lain untuk memahami mereka dengan lebih baik, melainkan lebih tentang menuai apa yang telah ditaburkan oleh Roh ke dalam diri mereka yang juga berarti anugerah bagi kita.[17]

            Seruan Paus Fransiskus ini menyadarkan Gereja bahwa ekumenisme itu mendesak pada zaman ini. Dalam Seruan Apostolik ini, Paus Fransiskus secara khusus menyinggung tentang situasi Gereja di Asia dan Afrika. Menurutnya, mencari jalan menuju kesatuan sangat mendesak di benua-benua ini. Ada banyak hal yang mempersatukan umat kristiani. Di pihak lain, perpecahan yang terjadi di antara para pengikut Kristus di benua-benua ini menghambat karya pewartaan Gereja tentang Kerajaan Allah.

5. Ekumenisme dalam Kitab Hukum Kanonik (1983)[18]

Dalam KHK (1983), tugas Kolegium Para Uskup dan Tahta Apostolik dalam memajukan ekumenisme ditemukan pada kanon 755, paragraf  1 dan 2.

# 1. Seluruh Kolegium Para Uskup dan Takhta Apostolik mempunyai tugas utama untuk memajukan dan membimbing gerakan ekumenis di kalangan umat katolik yang tujuannya ialah memulihkan kesatuan antara semua orang kristiani yang menurut kehendak Kristus harus diperjuangkan oleh Gereja.

#2. Demikian pula para Uskup dan menurut norma hukum, Konferensi Para Uskup, wajib memperjuangkan kesatuan tersebut dan sesuai dengan bermacam-macam kebutuhan atau kesempatan, wajib memberikan norma-norma praktis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi Gereja

Ketetapan ini menggarisbawahi tanggungjawab pemimpin Gereja dalam mengatur norma-norma praktis yang menjadi pedoman bagi umat beriman dalam memperjuangkan ekumenisme bersama umat kristiani lainnya. Inilah perjuangan Gereja demi terciptanya kesatuan umat kristiani.

6. Pedoman Pelaksanaan Prinsip-Prinsip dan Norma-norma Ekumenisme[19]

Dokumen ini  mengulas lagi secara singkat prinsip-prinsip ekumenisme.

“Gerakan ekumenis merupakan rahmat Allah yang diberikan oleh Bapa menjawab doa dari Yesus (Yoh 17:21) dan permohonan Gerja yang diilhami oleh Roh Kudus (Rom 8:26-27). Hal itu dilaksanakan dalam tugas perutusan umum Gereja untuk mempersatukan umat manusia dalam Kristus dan yang merupakan tujuannya yang khas ialah memulihkan persatuan di antara orang-orang Kristen (UR, no. 5). Mereka yang dibaptis dalam nama Kristus, berdasarkan baptisannya tersebut dipanggil untuk melibatkan diri dalam usaha mencari persatuan. Persatuan berdasarkan baptis mendorong orang ke persatuan yang penuh secara gerejani.”[20]

Dengan mengutip Unitatis Redintegratio (artikel 5), dapat dikatakan bahwa Dewan Kepausan yang mengeluarkan pedoman ini menjadikan dekret Unitatis Redintegratio sebagai sumber ilham.[21] Dalam dokumen ini, Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristiani  juga menyebutkan organisasi-organisasi dalam Gereja Katolik yang bertugas  melayani persatuan kristiani.[22]Selebihnya, dokumen ini menguraikan petunjuk-petunjuk bagi Gereja dalam perjuangan memulihkan kesatuan umat kristiani.

“Diterbitkannya pedoman yang baru ini dimaksudkan agar dijadikan suatu sarana untuk membantu seluruh Gereja dan lebih-lebih mereka yang secara langsung terlibat dalam kegiatan ekumenis di dalam Gereja Katolik. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi, menerangi dan membimbing kegiatan ekumenis ini, dan dalam beberapa kasus khusus juga untuk memberi petunjuk-petunjuk yang mengikat, sesuai dengan kewenangan yang khas yang dimiliki oleh Dewan Kepausan Untuk Persatuan Umat Kristiani. Berdasarkan pengalaman Gereja di dalam tahun-tahun sejak Konsili dan dengan memperhitungkan situasi ekumenisme sekarang ini, maka Pedoman Ekumenisme ini mengumpulkan semua norma yang telah diadakan untuk melaksanakan dan mengembangkan keputusan-keputusan Konsili hingga saat sekarang ini dan memperbaharuinya bila perlu.”[23]

Apa yang telah diuraikan secara singkat dalam beberapa dokumen Gereja Katolik di atas menunjukkan  keseriusan Gereja Katolik dalam memperjuangkan kesatuan umat kristiani. Semangat pembaharuan yang digemakan dalam Konsili Vatikan II, sungguh-sungguh membuat Gereja Katolik membuka hati dalam memperjuangkan ekumenisme. Semangat ini juga membuat gereja-gereja bukan Katolik mau mendekat untuk menjalin kerja sama ekumenis dengan Gereja Katolik demi mencapai kesatuan sebagai Tubuh Kristus.***

Referensi:
[1] Bdk. Martin Harun, “Dekrit Tentang Ekumenisme,” dalam Eddy Kristiyanto, Konsili Vatikan II, Agenda yang Belum Selesai, Jakarta: Obor, 2006, hal. 89.
[2] Bdk. Georg Kirchberger, Op.Cit., hal. 129.
[3] Ibid., hal. 132.
[4] Bdk. Unitatis Redintegratio (UR), art.1.
[5] Ibid.
[6] Ibid.,art. 4.
[7] Ibid., art. 2.
[8] Bdk. Martin Harun, Op. Cit., hal. 96.
[9] Ensiklik Paus Yohanes Paulus II tentang Komitmen terhadap Ekumenisme yang dikeluarkan pada 25 Mei 1995.
[10] Ut Unum Sint, art. 3.
[11] Ibid., art. 15.
[12] Ibid., art. 21-39.
[13] Ibid., art. 97. “Gereja Katolik, baik dalam praksisnya maupun dalam dokumen-dokumen resminya berpandangan bahwa persekutuan Gereja-Gereja khusus dengan Gereja Roma serta para uskup mereka dan uskup Roma -menurut rencana Allah- merupakan syarat yang esensial bagi persekutuan penuh yang kelihatan.”
[14] Imbauan Apostolik tentang Karya Pewartaan Injil dalam Jaman Modern ini dikeluarkan pada 8 Desember 1975.
[15] Evangelii Nuntiandi, art. 77.
[16] Uraian tentang ekumenisme ditemukan pada artikel 244-246.
[17] Evangelii Gaudium, art. 244, 246.
[18] Kitab Hukum Kanonik (KHK 1983), (terj. Tim Temu Kanonis Regio Jawa), Jakarta: KWI, 2006.
[19] Dewan Kepausan untuk Persatuan Kristiani, Pedoman Pelaksanaan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Ekumenisme, art. 21 (terj. J. Hadiwikarta) Jakarta: Dokpen KWI, 1994.Dokumen ini dikeluarkan oleh Dewan Kepausan Untuk Persatuan Umat Kristiani pada 25 Maret 1993.
[20] Ibid., art. 21
[21] Bdk. Martin Harun, Op. Cit., hal. 96.
[22] Pedoman Pelaksanaan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Ekumenisme, art. 37-54
[23] Ibid., art. 6